Categories
Blog

Berjamaah Menjaga Harga Cabai

Harga cabai rawit merah yang sempat melambung sampai Rp150 ribu/kg atau di atas harga daging sapi awal tahun ini menyita perhatian banyak kalangan. Ibu-ibu rumah tangga menganggapnya lebih mahal ketimbang harga daster. Sementara, petinggi Kementerian Pertanian keheranan karena merasa sebelumnya sudah mengantisipasi dengan menata pasokan melalui pola tanam.

Lima bulan berlalu dari kejadian harga “gila”, memasuki Ramadan tahun ini harga cabai cenderung aman bagi konsumen. Padahal, saat bulan puasa harga cenderung panas lantaran permintaan menguat. Berdasarkan pantauan Informasi Pangan Jakarta (9/6), harga cabai keriting bermain kisaran Rp28 ribu, cabai merah besar Rp32 ribu, dan cabai rawit merah “hanya” Rp50 ribu per kg. Sedangkan, harga di tingkat petani loyo.

Kesepakatan Pengepul

Muhammad Zulha, petani cabai di Blitar, Jawa Timur mengatakan, cabai merah keriting dan cabai merah besar cuma dihargai Rp8.000-Rp10 ribu/kg, cabai rawit merah Rp14 ribu-17 ribu/kg, dan cabai rawit hijau Rp7.000/kg. “Harga ini lesu, tidak rugi tapi juga nggak untung. Padahal belum panen raya tapi harga jatuh. Mungkin karena ada operasi pasar,” keluhnya kepada AGRINA (9/5). Harga yang tengah loyo ini terjadi sejak awal puasa.

Meski begitu, harga si pedas yang dipasok ke industri lumayan bagus. Cabai merah besar dilabel Rp9.000/kg dan cabai rawit merah Rp12.000/kg. “Sistem industri masih bagus karena saat harga jatuh tetap beli sesuai harga kontrak,” timpal Zulha.

Spudnik Sujono Kamino yang rajin keliling lapangan mengakui sempat merasa heran sewaktu harga cabai merah keriting menggila. Pasalnya, barang ada di lapangan tapi harga tak kunjung turun. Setelah diselidiki bersama Bareskrim Polri, ternyata ada kesepakatan para pengepul untuk menaikkan harga. “Dalam 3 bulan mereka dapat untung Rp6 miliar. Tidak ada sanksi untuk pedagang,” ungkap Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian itu.

Karena itu Spudnik menginginkan regulasi seperti Malaysia. Ada hukum yang mengatur keterjangkauan harga di konsumen dan keuntungan produsen. Ketika produsen menaikkan harga terlalu tinggi maka terkena sanksi. “Pengawasannya di Indonesia dan hukumnya masih lemah,” akunya dalam talk show “Strategi Kendalikan Pasokan dan Harga Cabai, Prediksi Hari Raya” di Jakarta (26/4).

Kalangan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga tak kurang rasa ingin tahunya. Sampai-sampai mereka melakukan survei lapang yang hingga kini sedang berjalan. Mereka ingin menyoroti sisi perilaku konsumen.

Perencanaan dan Antisipasi

Jauh-jauh hari pemerintah sudah duduk bersama para pemain cabai buat merencanakan kebutuhan selama satu tahun. Spudnik mengatakan, “Dari awal menjabat saya sudah tekankan pola tanam cabai. Dukungan APBN hanya 5%. Dari total aneka cabai seluas 350 ribu hektar, dana APBN hanya untuk lahan cabai seluas 15 ribu hektar.” Pemerintah juga sudah mengestimasi kebutuhan cabai untuk industri besar dalam satu tahun. Rata-rata industri besar menyerap cabai besar sekitar 10 ribu ton/ bulan. Pada Mei dan Juni (puasa dan lebaran), kebutuhan naik jadi 11.199 ton dan 11.029 ton. Penanaman telah dilakukan pada Februari dan Maret.

Untuk Idul Adha, estimasi permintaan cabai besar sekitar 11.070 ton dengan jadwal tanam di Mei. Total kebutuhan cabai besar industri besar sepanjang tahun sekitar 128.369 ton. Sedangkan cabai rawit, industri besar butuhkan sekitar 2.000 ton/bulan.

Dadi Sudiana, Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) mengakui tidak mengetahui persis total kebutuhan industri pengguna cabai. Namun yang jelas, dia memasok kebutuhan cabai besar untuk industri sekitar 50 ribu ton/tahun. Sedangkan kebutuhan cabai rawit, dugaan Dadi, di bawah 10% kebutuhan bahan baku. “Mereka perlu untuk menambah kepedasan produk olahan,” jelasnya.

Dari sisi produksi secara umum, Ditjen Hortikultura Kementan mengusahakan perluasan areal pertanaman. Dalam rangka membangun pengembangan hortikultura, Kementan juga menggandeng berbagai elemen seperti Kementerian BUMN dan Kemendag. Tujuannya supaya pasokan cabai tersedia sepanjang tahun.

Pola Konsumsi Berbeda dari Kementan yang meninjau permasahan cabai dari sisi pasokan, Perhepi melihat percabaian dari sisi konsumsi. Hipotesis Ketum Perhepi, Bayu Krisnamurthi, industri cabai pembuat saus sambal atau segala makanan olahan yang membutuhkan cabai, menyerap cabai nasional sebanyak 40% dari total produksi nasional. Industri butuh bahan baku yang berkelanjutan maka pasokan harus selalu aman 3-4 bulan sebelumnya. Industri cabai olahan ini sudah melakukan kontrak dengan petani. “Perlu dicek itu cabai yang dalam jumlah besar masuk industri. Apa karena serapan yang besar ke industri jadi banyak cabai yang tidak masuk ke Jakarta?” tanya Bayu.

Permintaan cabai untuk hotel, restoran, dan katering (horeka) pun lumayan besar. Sekitar 30% permintaan pemedas makanan ini masuk Horeka. “Horeka juga memasok ke ritel-ritel. Nah, katering banyak diminta untuk acara besar seperti hajatan. Biasanya ‘kan ada bulan bagus, banyak orang menikahkan pasangan,” jabar Mantan Wakil Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu II itu.

Dan, serapan rumah tangga (RT) juga sekitar 30%. Ibu rumah tangga biasanya membeli dalam jumlah sedikit tapi merata di seluruh daerah dengan pembeli sangat banyak. Menurut Bayu, kampanye tanam cabai di pot yang pernah dilaksanakan Kementan hanya menyasar porsi 30% saja. Berdasarkan data tersebut, simpulnya, upaya stabilisasi harga cabai belum berhasil.

Kementerian Perdagangan pernah berupaya menstabilkan harga cabai melalui Permendag 63/2016 berisi penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani dan konsumen. Dengan alasan harga cabai fluktuatif karena faktor cuaca, cabai pun dihilangkan dari daftar harga acuan komoditas. Permendag baru No. 27/DAG/PER/5/2017 hanya mencakup gabah, beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging beku dan daging sapi, serta daging ayam dan telur ras.

Ketika harga cabai anjlok seperti dikhawatirkan kalangan AACI, mereka berharap pemerintah melalui Bulog melakukan pembelian. Namun, Bulog tampaknya belum siap secara infrastruktur. Karyawan Gunarso, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog mengakui, pihaknya sedang mencari formulasi yang tepat untuk buffer stock cabai. “Cabai bisa disimpan berapa lama? Kami sedang cari infrastruktur kalau nanti bulog ditugaskan untuk stabilisasi,” tanya Wawan, sapaannya.

Meredam Pemicu Inflasi

Menurut Bayu, stabilisasi harga pangan, termasuk cabai dan daging sapi, untuk konsumsi di kota penting disorot. Pasalnya, sepanjang 2017 sekitar 60% konsumen berada di kota. “Sepuluh tahun ke depan 71% penduduk akan ada di kota dengan daya beli 85%. Kalau diuangkan, kurang lebih sekitar US$1,8 triliun. Besar sekali daya beli di kota,” ulasnya. Saat ini 66% Gross Domestic Product (GDP) Indonesia masih berbasis ekonomi konsumsi.

Di samping itu, di Indonesia terjadi transformasi urbanisasi. Bukan warga desa datang ke kota tapi desa-desa bertranformasi menjadi kota. “Implikasinya, permintaan tidak lagi hanya terpusat di Jakarta. Permintaan yang cukup tinggi juga menyebar di beberapa titik di Indonesia,” beber Doktor Ekonomi Pertanian IPB itu di seminar nasional “Mendorong Perubahan Persepsi dan Perilaku Konsumsi Pangan (Daging dan Cabai)” di Jakarta (23/5). Jadi kalau ada permintaan dan terjadi kelangkaan pasokan cabai, daerah-daerah tersebut akan mengalami inflasi.

Mengingat cabai termasuk salah satu pangan biang inflasi, Bank Indonesia (BI) berkepentingan ambil bagian dalam upaya stabilisasi dengan membentuk departemen pengembangan UMKM. Menurut BI, ada 5 komoditas pangan yang harus dijaga kestabilannya, yaitu beras, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, dan daging sapi. “Salah satu program kerja di bawah departemen pengembangan UMKM, yaitu pengembangan klaster,” terang Nurchair Farliany, Asisten Direktur Departemen Pengembangan UMKM BI.

Pada 2016 BI bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) BI Prov. Sulawesi Selatan untuk implementasi model bisnis hilirisasi klaster komoditas cabai merah. Peran Kelompok Tani/Gapoktan dioptimalkan dalam bentuk Lembaga Ekonomi Petani/Badan Usaha Milik Petani berupa koperasi atau perusahaan.

Lalu, BI/KPwBI memberikan bantuan mesin/teknologi, fasilitasi pelatihan pengelolaan usaha, penyusunan kontrak kerjasama dengan pembeli produk pasta. “Kita kerja sama dengan gapoktan dan sinergi dengan program Kementan mendukung pengaturan pola tanam cabai. Selama 2015-2016 BI telah melakukan Gerakan Tanam Cabai Musim Kemarau (GTCK) di 4 wilayah klaster binaan.

Ke depan BI mengharapkan sinergi BI-Kementan dalam pengaturan waktu tanam dan daerah terus berjalan. Perbaikan tata niaga juga terus diusahakan. Tak lupa pula kemudahan akses kredit atau pembiayaan bagi petani. Jadi, stabilisasi masih akan terus diusahakan harga sampai aman bagi petani dan konsumen.